Program Bedah Rumah Targetkan 400.000 Hunian, Penghasilan di Bawah UMP Bisa Mengajukan

2026-09-13 13:01:32

Pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 rumah kumuh atau tidak layak huni di seluruh Indonesia melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Salah satu poin penting bagi calon penerima adalah kriteria penghasilan: masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1–4 atau berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing dapat mengajukan bantuan.

Untuk Jakarta, batas yang disebutkan adalah maksimal Rp 5,7 juta per bulan, mengikuti UMP DKI Jakarta. Namun, angka tersebut tidak menjadi patokan tunggal secara nasional. Di provinsi lain, acuan yang digunakan adalah UMP masing-masing wilayah.

Penghasilan di Bawah UMP Menjadi Acuan yang Lebih Sederhana

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menjelaskan bahwa kriteria calon penerima mencakup desil 1–4. Pemerintah juga menyediakan alternatif berupa batas penghasilan di bawah UMP karena istilah desil belum tentu dipahami masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai penggunaan desil 1–4 sebagai satu-satunya acuan dapat membuat penyerapan bantuan menjadi sulit. Karena itu, ukuran penghasilan dinilai lebih mudah dipahami warga. UMP Jakarta yang disebut sebesar Rp 5,7 juta per bulan menjadi batas maksimal untuk wilayah tersebut, sedangkan daerah lain mengikuti UMP provinsinya.

Menurut penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip sumber, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Keluarga diperingkatkan menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 berada pada tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sementara desil 10 berada pada tingkat paling tinggi.

KTP Tetap Diperlukan, tetapi Alamat Tidak Harus Sama

Selain kondisi penghasilan, pemohon harus memiliki tanda pengenal yang sah. KTP yang diserahkan tidak harus mencantumkan alamat yang sama dengan tempat tinggal atau rumah yang diajukan. Penjelasan ini penting bagi warga yang tempat tinggal aktualnya berbeda dari alamat administratif pada identitas.

Kementerian juga akan memeriksa profil dan penghasilan orang yang mengajukan. Dalam contoh yang disampaikan Sri Haryati, seseorang yang tidak mempunyai penghasilan tetap tetap dapat diperiksa berdasarkan kondisi anggota keluarganya yang berpenghasilan. Intinya, penilaian tidak berhenti pada kepemilikan KTP, tetapi juga mempertimbangkan profil ekonomi calon penerima.

Meski demikian, informasi dalam sumber tidak merinci seluruh persyaratan teknis maupun dokumen tambahan. Karena itu, calon pemohon sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa KTP dan penghasilan merupakan satu-satunya bahan pemeriksaan. Verifikasi tetap menjadi bagian penting sebelum bantuan diberikan.

Pengajuan Dimulai dari Lingkungan RT dan RW

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), Elias Wijaya Pangabean, menyampaikan bahwa warga dapat melaporkan rumah yang ingin diajukan untuk renovasi kepada RT atau RW. Laporan tersebut kemudian diteruskan secara berjenjang kepada lurah, camat, dan Dinas Perumahan di daerah masing-masing.

Alur ini menunjukkan bahwa proses awal berada di lingkungan pemerintahan terdekat dengan tempat tinggal warga. Bagi calon pemohon, langkah praktis pertama adalah memastikan laporan mengenai kondisi rumah disampaikan melalui jalur RT/RW. Informasi mengenai batas UMP juga perlu disesuaikan dengan provinsi tempat pengajuan, bukan langsung memakai angka Jakarta.

Karena target program mencakup rumah kumuh atau tidak layak huni di seluruh Indonesia, kondisi fisik rumah menjadi konteks utama bantuan. Pemohon perlu bersiap apabila profil ekonomi dan keadaan rumah diperiksa dalam proses verifikasi. Sumber tidak menjelaskan jadwal pelaksanaan, besaran bantuan, maupun waktu penyelesaian renovasi, sehingga hal-hal tersebut perlu dikonfirmasi melalui perangkat daerah terkait.

Hal yang Perlu Dicermati Pemilik Rumah dan Pembeli

Bagi pemilik rumah, informasi ini menegaskan pentingnya membedakan kelayakan penghasilan dengan kepastian menerima bantuan. Berpenghasilan di bawah UMP atau termasuk desil 1–4 merupakan kriteria yang disebutkan, tetapi pengajuan tetap melalui proses pelaporan dan pemeriksaan.

Bagi pembeli rumah maupun investor, program ini memperlihatkan bahwa kualitas hunian tidak hanya berkaitan dengan lokasi dan nilai aset, tetapi juga kelayakan fisik bangunan. Saat menilai rumah, perhatikan kondisi aktual bangunan serta kesesuaian data penghuni dan administrasinya. Namun, jangan memasukkan bantuan BSPS sebagai kepastian dalam perhitungan biaya renovasi sebelum ada hasil verifikasi dari instansi berwenang.

Untuk kebutuhan hunian jangka panjang, pembaca juga dapat mempertimbangkan karakter hunian modern di Jakarta Barat dan mengunjungi MeruyaLand guna memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan tempat tinggal.

Sumber Informasi

detikProperti: Penghasilan di Bawah Rp 5,7 Juta per Bulan Bisa Dapat Bedah Rumah Gratis!