937.671 Rumah Dibangun dan Direnovasi hingga Oktober 2026, Dana Non-APBN Mendominasi

2026-10-25 13:00:43

Pembangunan dan renovasi rumah di Indonesia mendekati satu juta unit hanya dalam sepuluh bulan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat 937.671 rumah telah dibangun atau diperbaiki hingga 15 Oktober 2026. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kebutuhan hunian tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah.

Dari keseluruhan capaian itu, sebanyak 466.951 unit merupakan rumah baru, sedangkan 470.720 unit lainnya berupa rumah yang direnovasi. Jumlah renovasi sedikit lebih besar daripada pembangunan baru. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas rumah yang sudah ada menempati porsi penting dalam capaian perumahan tahun ini.

Pembiayaan non-APBN mencakup 701.371 rumah

Dana non-APBN mendominasi dengan cakupan 701.371 unit rumah. Sebagai perbandingan, pembangunan dan renovasi yang menggunakan APBN mencapai 236.300 unit. Dengan demikian, sekitar tiga dari setiap empat unit dalam catatan tersebut ditangani melalui skema di luar belanja langsung APBN.

Sumber menyebut sejumlah instrumen dalam kelompok non-APBN. KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencakup 182.371 unit. Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tercatat mencakup 183.121 unit, menjadi angka terbesar di antara rincian skema non-APBN yang disebutkan.

Instrumen lain meliputi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Bank Indonesia (KLM BI) sebanyak 41.332 unit dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebanyak 16.399 unit. Kontribusi dana swasta atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tercatat sebanyak 5.823 unit. Rincian dalam sumber tidak memuat seluruh komponen pembentuk total 701.371 unit, sehingga angka-angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai daftar lengkap.

Program renovasi mendominasi penggunaan APBN

Pada kelompok yang menggunakan APBN, porsi terbesar berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program renovasi tersebut terealisasi untuk 235.263 unit dari total 236.300 unit yang dibiayai APBN. Artinya, hampir seluruh capaian berbasis anggaran negara dalam laporan ini berkaitan dengan perbaikan rumah melalui BSPS.

Program APBN lainnya mencakup pembangunan 462 hunian rumah susun, renovasi 104 rumah dengan kondisi sanitasi buruk, serta pembangunan 471 rumah melalui bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan bahwa capaian APBN sampai 15 Oktober 2026 mencapai 236.300 unit.

Data ini juga membantu membedakan dua ukuran yang kerap tercampur dalam pembahasan sektor perumahan. Pembangunan rumah baru menambah unit hunian, sementara renovasi memperbaiki rumah yang telah ada. Keduanya masuk dalam total capaian, tetapi memiliki bentuk intervensi yang berbeda.

Serapan anggaran PKP mencapai 58,33 persen

Anggaran Kementerian PKP pada 2026 tercatat sebesar Rp12,527 triliun. Nilai tersebut termasuk tambahan Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp2,218 triliun untuk pembangunan hunian tetap bagi penanganan bencana di Sumatera.

Hingga 23 Oktober 2026, realisasi belanja kementerian mencapai Rp7,037 triliun atau 58,33 persen. Serapan tersebut sudah memasukkan anggaran tambahan. Tanggal pencatatan anggaran ini berbeda dari tanggal data pembangunan dan renovasi rumah, yang menggunakan posisi per 15 Oktober 2026.

Jika capaian hingga pertengahan Oktober 2026 digabungkan dengan catatan 2025, jumlah rumah yang telah dibantu mencapai 1.790.081 unit. Total itu terdiri dari 1.103.918 rumah baru dan 686.163 rumah yang direnovasi. Komposisi kumulatif berbeda dari capaian sepuluh bulan 2026 karena jumlah rumah baru lebih besar daripada renovasi.

Hal yang perlu dicermati pembeli rumah dan investor

Bagi pembeli rumah, laporan ini sebaiknya dibaca sebagai gambaran skala program perumahan, bukan sebagai daftar proyek atau penawaran properti. Istilah non-APBN juga tidak berarti seluruh unit dibiayai secara langsung oleh pembeli atau swasta. Di dalamnya terdapat beragam instrumen, mulai dari FLPP, insentif perpajakan, kebijakan likuiditas, pembebasan PBG, hingga CSR.

Calon pembeli dapat mencermati jenis dukungan yang melekat pada suatu transaksi dan membedakannya dari pembangunan fisik. FLPP berkaitan dengan pembiayaan, sedangkan PPN DTP, KLM BI, dan pembebasan PBG merupakan instrumen dengan karakter yang berbeda. Karena sumber hanya menyajikan capaian agregat, data ini belum menjelaskan lokasi, kualitas bangunan, status legal, maupun kesiapan setiap unit.

Bagi investor, keseimbangan antara 466.951 rumah baru dan 470.720 rumah renovasi pada 2026 memberikan konteks bahwa aktivitas sektor hunian tidak hanya berlangsung pada pembangunan baru. Namun, keputusan investasi tetap memerlukan pemeriksaan data yang lebih spesifik daripada angka nasional, termasuk objek dan wilayah yang sedang dinilai.

Pembaca yang sedang mempertimbangkan hunian modern di Jakarta Barat dapat melanjutkan pencarian informasi dan mengenal pilihan hunian melalui MeruyaLand.

Sumber Informasi

detikProperti: Nyaris 1 Juta Rumah yang Dibangun-Direnovasi PKP, Mayoritas Tak Pakai APBN