Penjualan Rumah Subsidi Turun, Himperra Usulkan Insentif dan Perluasan FLPP

2026-10-04 13:01:11

Pasar rumah subsidi menghadapi tekanan menjelang akhir 2026. Penyerapan fasilitas pembiayaan belum mencapai tingkat yang diharapkan pengembang, sementara sebagian calon pembeli dinilai masih terkendala kemampuan membayar angsuran dan catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengatakan penjualan rumah subsidi tahun ini turun drastis dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut, menurutnya, dirasakan oleh hampir seluruh pengembang yang bergerak di segmen rumah bersubsidi.

Ari membandingkan situasi itu dengan penyerapan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun sebelumnya yang masih dapat mencapai sekitar 27.000-28.000 unit. Memasuki Oktober, ia menilai angka tahun ini semestinya sudah melampaui capaian tersebut. Pelemahan ini dipandang sebagai persoalan dari sisi permintaan, bukan sekadar ketersediaan rumah.

Insentif Pemerintah Diusulkan untuk Menekan Harga

Untuk mendorong permintaan, Himperra mengusulkan tambahan bantuan pemerintah agar harga rumah subsidi menjadi lebih ringan bagi masyarakat. Skema yang disampaikan bukan berupa diskon dari pengembang, melainkan insentif pemerintah yang diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling terbatas.

Salah satu gagasannya adalah mengalihkan sebagian anggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke FLPP. Sebagian besar anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini digunakan untuk BSPS, yang menargetkan renovasi 400.000 rumah dengan anggaran sekitar Rp20 juta per rumah.

Namun, berdasarkan data di laman resmi Kementerian PKP per 3 Oktober 2026, bantuan BSPS baru menjangkau 141.697 unit. Ari kemudian mengusulkan anggaran untuk 100.000 rumah dalam program tersebut dialihkan guna membantu pembelian rumah subsidi. Nilai bantuan yang disebut berada pada kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta untuk mengurangi beban harga rumah.

Ia juga membuka kemungkinan penerapan yang lebih terbatas dan terukur, misalnya dengan memilih sekitar 20.000 penerima dari kelompok paling miskin. Inti usulannya adalah memanfaatkan anggaran yang belum tersalurkan pada akhir tahun untuk membantu masyarakat yang sebenarnya ingin membeli rumah, tetapi belum mampu memenuhi angsuran atau menghadapi hambatan SLIK.

Penyaluran FLPP Ditargetkan Naik pada Akhir Tahun

Per 29 September 2026, penyaluran FLPP tercatat sekitar 161.746 unit. Melalui tambahan insentif, Ari berharap jumlah tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 200.000 unit pada akhir tahun.

Angka itu menunjukkan bahwa tantangan pasar rumah subsidi tidak cukup dibaca hanya dari jumlah calon konsumen yang berminat. Kemampuan memperoleh pembiayaan tetap menjadi faktor penentu. Bagi calon pembeli rumah, situasi ini menegaskan pentingnya memeriksa kapasitas angsuran dan kondisi SLIK sebelum mengajukan kredit, karena bantuan harga belum tentu menyelesaikan seluruh persyaratan pembiayaan.

Investor maupun pelaku pasar juga perlu membedakan antara usulan dan kebijakan yang telah berlaku. Seluruh gagasan tersebut masih berupa masukan Himperra kepada pemerintah. Karena itu, keputusan properti sebaiknya tidak didasarkan pada asumsi bahwa insentif atau perubahan FLPP pasti diterapkan.

Batas Harga Rumah FLPP Diusulkan hingga Rp300 Jutaan

Usulan lain menyentuh cakupan harga rumah yang dapat memperoleh FLPP. Ari menginginkan batasnya diperluas hingga kisaran Rp300 jutaan, tetapi dengan tingkat bunga lebih tinggi, sekitar 6-8 persen. Sebagai pembanding, bunga normal rumah tapak bersubsidi disebut sebesar 5 persen tetap.

Menurut Ari, produk pembiayaan baru pada rentang harga tersebut dapat membuka ruang bagi penyediaan rumah dengan desain yang mengikuti tren masa kini dan kualitas lebih baik. Rentang harga itu juga dinilai berpotensi memberikan pilihan lokasi yang lebih dekat dengan kota bagi anak muda, terutama di sekitar Jakarta.

Bagi pembeli, harga rumah yang lebih tinggi tetap harus dilihat bersama tingkat bunga dan tenor. Perluasan batas harga dapat menambah pilihan, tetapi bunga 6-8 persen tentu akan membentuk beban pembiayaan yang berbeda dari skema 5 persen tetap. Perbandingan sebaiknya berfokus pada kemampuan membayar secara berkelanjutan, bukan hanya harga awal rumah.

Masa Bunga Tetap Juga Diminta Dievaluasi

Himperra turut mengusulkan agar pada sebagian KPR subsidi, bunga tetap hanya diterapkan selama 10 tahun pertama. Dasarnya, Ari menyebut terdapat pembeli yang kondisi ekonominya membaik dan kemudian melunasi cicilan dalam periode tersebut. Ia menyatakan 80 persen melunasi sebelum 10 tahun.

Menurutnya, pembatasan masa dukungan bunga dapat membuat penggunaan dana pemerintah lebih efektif. Sisa anggaran kemudian dapat diarahkan untuk memperluas dukungan kepada segmen milenial pada rumah dengan harga hingga kisaran Rp300 jutaan.

Ari telah menyampaikan rangkaian usulan itu kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Kementerian meminta agar masukan dikumpulkan bersama pengembang lain dan disampaikan secara tertulis untuk dibahas lebih lanjut. Dengan demikian, belum ada keputusan pemerintah mengenai pengalihan anggaran BSPS, perluasan batas harga, maupun perubahan masa bunga tetap.

Di tengah pembahasan kebijakan tersebut, pencari rumah perlu tetap menilai legalitas, lokasi, kualitas bangunan, riwayat kredit, serta kemampuan angsuran berdasarkan ketentuan yang benar-benar berlaku. Bagi pembaca yang juga mempertimbangkan hunian modern di Jakarta Barat, informasi kawasan dan pilihan hunian dapat ditelusuri melalui MeruyaLand sebagai bagian dari proses perbandingan yang cermat.

Sumber Informasi

detikProperti — Pengembang Pusing Rumah Subsidi Tak Laku, Minta Pemerintah Kasih Bantuan