BRAN Disiapkan Tangani Konflik Agraria, Pembagian Tugas dengan ATR/BPN Diperjelas

2026-10-11 13:00:56

Penanganan konflik tanah antara masyarakat dan korporasi dipersiapkan memasuki babak baru. Pemerintah tengah menata peran Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), termasuk memastikan kewenangannya tidak bertabrakan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pembagian kerja tersebut dibahas dalam pertemuan Kementerian ATR/BPN, BRAN, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Agenda ini penting karena BRAN dirancang bukan hanya untuk menjalankan program reforma agraria, tetapi juga membantu membuka kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria secara nasional.

Pemerintah Menata Batas Kewenangan BRAN

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan bahwa rapat membahas organisasi dan kewenangan BRAN, berikut pola koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN. Penataan itu ditujukan untuk memperjelas pembagian tugas, menghindari kewenangan yang tumpang tindih, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reforma agraria.

Rapat yang dipimpin Menteri PANRB Rini Widyantini tersebut juga membicarakan sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan pembentukan BRAN. Kepala BRAN Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut hadir bersama jajaran terkait.

Kejelasan hubungan kerja menjadi salah satu pokok pembahasan karena kedua lembaga akan memiliki peran yang saling berkaitan. Namun, tidak semua tugas mediasi konflik agraria yang selama ini berhubungan dengan ATR/BPN akan dipindahkan kepada badan baru. Pembagian akhirnya juga akan menentukan direktorat mana yang perlu dilebur ke dalam BRAN atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).

BRAN Dirancang Mengurai Kebuntuan Hukum

Dalam kerangka pengaturan reforma agraria, BRAN diproyeksikan menangani kebuntuan hukum yang muncul dalam penyelesaian konflik agraria. Ruang lingkup tugasnya mencakup penyusunan perencanaan dan peta jalan, penetapan lokasi prioritas reforma agraria, serta verifikasi terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik.

Badan tersebut juga disiapkan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi reforma agraria sekaligus membantu penyelesaian konflik pada tingkat nasional. Kedudukannya dirancang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Salah satu peran yang disebutkan secara khusus adalah memediasi konflik pertanahan antara masyarakat dan korporasi.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN diproyeksikan tetap berperan dalam menyiapkan bahan awal dan menangani proses administrasi. Materi tersebut kemudian dapat dilimpahkan kepada BRAN atau LPRA untuk diproses sesuai pembagian kewenangan yang nantinya ditetapkan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan konsep hubungan kerja itu masih akan disimulasikan.

Pembentukan Menunggu Landasan Undang-Undang

BRAN, yang juga disebut LPRA, akan dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui rancangan tersebut untuk disahkan.

Persetujuan diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 22 September 2026. Setelah landasan hukumnya berlaku, penataan organisasi, personel, fungsi, dan mekanisme koordinasi menjadi bagian yang menentukan bagaimana badan baru ini bekerja dalam praktik.

Karena konsep pembagian kewenangan masih dibahas dan disimulasikan, perkembangan selanjutnya patut dicermati dari sisi bentuk organisasi maupun alur penyelesaian perkara. Bagi masyarakat yang menghadapi konflik tanah, perbedaan tugas antara pengelolaan administrasi pertanahan dan mediasi kebuntuan hukum akan menjadi unsur penting dalam memahami lembaga mana yang menangani setiap tahap persoalan.

Hal yang Perlu Dicermati Pembeli Rumah dan Investor

Bagi calon pembeli rumah atau investor properti, kabar ini menegaskan pentingnya menelaah status tanah sebelum mengambil keputusan. Pemeriksaan sebaiknya tidak berhenti pada informasi mengenai bangunan atau lokasi, tetapi juga mencakup kejelasan objek dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah tersebut. Aspek itu relevan karena verifikasi objek dan subjek konflik termasuk dalam rancangan tugas BRAN.

Apabila suatu bidang tanah diketahui bersinggungan dengan konflik antara masyarakat dan korporasi, calon pembeli perlu memahami posisi persoalannya secara utuh. Perlu dibedakan apakah masalah berada pada proses administrasi pertanahan, mediasi para pihak, atau kebuntuan hukum. Pembagian tersebut selaras dengan arah penataan fungsi ATR/BPN dan BRAN yang sedang dibahas pemerintah.

Investor juga perlu mengikuti perkembangan pembentukan BRAN dan aturan pelaksanaannya. Struktur lembaga, lokasi prioritas reforma agraria, serta mekanisme pelimpahan perkara dapat memengaruhi jalur penanganan konflik. Namun, informasi mengenai badan baru ini tidak dapat menggantikan pemeriksaan atas kondisi setiap bidang tanah karena proses BRAN sendiri mencakup verifikasi objek dan subjek yang terkait.

Untuk pencarian hunian, pembaca dapat mempertimbangkan kebutuhan akan rumah modern di Jakarta Barat dengan tetap menempatkan kejelasan informasi properti sebagai perhatian utama. Informasi mengenai hunian dan kawasan Meruya dapat dipelajari lebih lanjut melalui MeruyaLand.

Sumber Informasi

detikProperti — Konflik Tanah Warga vs Korporasi Bakal Ditangani BRAN, Ini Tugasnya